Sistem tilang harus diganti untuk menghilangkan praktek KKN

Sekedar uneg-uneg saja… siapa tau ada pejabat yang baca. SF rasa metode tilang Di Indonesia adalah salah satu yang menjadi sebab masyarakat mendapat ketakukan berlebih terhadap polisi. Kudunya sistem tilang di Indonesia kudu segera berubah.

image

1. Surat tilang harus jelas menunjukkan bahasa yang dimengerti masyarakat umum… aparat jangan hanya menulis pasal yang dilanggar… padahal masyarakat ga mengerti pasal tersebut. Pada surat tilang harus menunjukkan detail kesalahan pengemudi, misal : knalpot tidak standar, lampu menyilaukan, melanggar lampu merah dll
2. Jika pelanggar menyetujui tilang, SIM dan STNK tidak perlu ditahan. Pelanggar hanya perlu membayar denda secara online dengan nomor rekening/kode yang tertera di surat tilang. Jika pelanggar sengaja tidak membayar tilang, denda+bunga dan pokok tilang akan diakumulasikan saat pembayaran dan penvesahan STNK tahunan. Kepolisian juga perlu menyediakan situs online yang menyediakan informasi tilang suatu kendaraan berdasarkan plat nomor beserta statusnya sudah dibayarkan/dibatalkan pengadilan/belum lunas. Informasi tersebut memudahkan masyarakat untuk mengetahui tilang yang ditanggungnya juga termasuk informasi saat jual beli kendaraan.
3. Jika pelanggar menolak tilang atau bahkan merasa polisi mencari-cari alasan, dapat menghadiri sidang. Jika polisi terbukti tidak bertugas sesuai SOP juga harus dikenakan sangsi oleh instansi.
4. Polisi dapat memberitahukan tilang dengan mengirimkan surat tilang  kealamat terdaftar jika pelanggaran diketahui melalui laporan masyarakat (dengan bukti valid), dari rekaman CCTV, dll

Sf ga pernah survey tilang diluar negeri itu seperti apa…. bisa jadi seperti yg SF tulis diatas

Dengan demikian masyarakat lebih merasa aman dan nyaman… tidak merasa dirugikan, dan tidak harus buang waktu dan biaya lebih riwa riwi sidang dan mengurus surat-surat yang ditahan. Polisi juga tidak mencari cari alasan apalagi mencari korban plat luar kota untuk ditilang.
Selama ini pengemudi plat luat kota pasti akan sangat keberatan untuk mengikuti sidang diliar kota… ga kebayang waktu dan biaya yang dikeluarkan… jadi merekalah korban paling ga berdaya…

Kalau semua serba online alangkah indahnya…..

0 thoughts on “Sistem tilang harus diganti untuk menghilangkan praktek KKN”

  1. secara garis besar, seperti itu yg berlaku di New Zealand, tidak perlu ditahan sim dan stnk dan bayar denda ke bank yg kerjasama…., Kecuali pelanggaran berat spt tabrakan, drink n drive… bisa lgsg dicabut sim nya.. Tapi utk yg no 4, susah buat diterapin di Ind… karena byk alamat yg tidak detail dan 2nd hand car/bike tidak semuanya lgsg balik nama ( disini kan bisa pinjam ktp).
    Di NZ, begitu kita beli car/bike… lgsg ke kantor pos, 5 menit, beres, sudah Atas Nama kita…biaya under 10 dollar.

  2. “Willingness”, unsur kemauan utk berubah ke arah lebih baik dari seluruh jajaran penegak hukum (mulai pimpinan tertinggi hingga petugas di lapangan).
    Apakah hal ini sudah muncul?

    Kalau hal tsb tidak ada, mau dibuat sistem spt apapun di Indonesia, malah cuma akan jadi lahan proyek pengadaan infrastruktur semata.

    “…. Kalau semua serba online alangkah indahnya…. ”
    Maaf mas, bahkan di pulau Jawa saja kita masih bisa menemukan banyak saudara2 kita yg belum melek urusan administrasi online, ujung2nya “biro jasa” juga yg bergerak

  3. Tetep repot bagi pengendara dari luar kota.

    Bagi banyak orang, waktu itu sangat berharga, makanya berurusan dengan tilang-pengadilan untuk urusan misal sim ketinggalan atau helm tidak sni adàlah hal yg sepertinya sangat berat. Lagian pake pengadilan mau ngapain? Bantah2an argumen? Kecuali ada bukti. Kecuali pelanggaran berat.
    Metode bayar online juga perlu dipermudah. Itupun belum bisa menyelesaikan kasus oknum yg cari-cari… Sedangkan balik lagi, wàktu sangat berharga

  4. setuju mas
    plus kalo bisa pake sistem poin… dimana setiap kali pelanggaran akan diberikan poin
    pada poin tertentu SIM akan dicabut
    (MotoGP mengadopsi sistem ini juga)
    tapi, sistem pembuatan SIM harus dibenerin juga kalo mau begini 😀

  5. Ane pernah kena ’tilang’ 2x di jerman:
    1. Naek SEPEDA salah jalur (iya, sepeda gowes). Polizei ngumpet, kenaa dah… debat ga mempan (ane bener2 gatau) akhirnya ditilang.. data dicatat (ga pake pulpen, langsung scan ktp) plus denda 15 EUR, pilih bayar di bank apa gesek di tempat. Daripada ribet ane pilih gesek ditempat pake kartu debit. Beress..
    2. Salah beli tiket s-bahn (trem), pas kebetulan ada pemeriksaan tiket. Data dicatet, kena denda, dikasih formulir denda. Suruh bayar denda ditransfer. Kalo ga dibayar smp waktu tertentu (lupa) dipanggil pengadilan.

    Intinya sih (salah satunya) karena sistem pencatatan penduduk rapih dan benar, para pelanggar hukum gak bakal bisa lari dari kewajibannya. Kalo disini mah, ktp aja nembak..

Leave a Reply

Your email address will not be published.